JAKARTA. Proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) mata uang nampaknya jauh dari harapan rampung. Pasalnya, Pemerintah masih setengah hati membiarkan Bank Indonesia (BI) berwenang sepenuhnya dalam mengelola mata uang.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan pengelolaan mata uang merupakan masalah yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. “Tentu tidak mungkin sepenuhnya diserahkan kepada BI.” ujar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Rabu (27/5).

Sebab menurut Presiden harus ada mekanisme check and balances antara BI dan Pemerintah dalam mengelola mata uang. “Mengedarkan, menarik, dan mengeluarkan uang tentu harus ada pengawasan yang baik,” ujar Presiden.

Senada dengan Presiden, Menteri Keuangan sekaligus pelaksana tugas Menko Perekonomian, Sri Mulyani Indrawati mengatakan harus ada mekanisme check and balances dalam pengelolaan mata uang mulai dari perencanaan, pencetakan, peredaran, sampai dengan pemusnahan. “BI, Depkeu dan DPR sebetulnya sepakat untuk proses ini perlu ada pengaturan yang memperbaiki akuntabilitas dan transparansi,” jelas Menkeu

Sayangnya, Sri Mulyani enggan memberikan komentar bagaimana sikap Pemerintah terhadap keinginan BI untuk memegang penuh otoritas dalam pengelolaan mata uang. “:Rumusannya bagaimana, nanti akan dibahas dengan Pansus DPR,” katanya.

 

Sumber : Hans Henricus, KONTAN